Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Struktur Produksi

    Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa   pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

• Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri,
• Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
• Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

        Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

Manfaat GDB :

• Dapat mengetahui dengan segera apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak.
• Menghitung perubahan harga.

Keterbatasan GDB :

• Perhitungan GDB dan analisis kemakmuran.
• Perhitungan dan masalah kesejahteraan.
• GDB perkapita dan masalah produksi.

Pendapatan Nasional

     Salah satu indikator terpenting dalam perekonomian suatu negara yaitu Pendapatan Nasional. Pendapatan Nasional yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun. Pendekatan Nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :

• Menentukan laju tingkat pertumbuhan perekonomian suatu Negara,
• Mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya, dan
• Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara dengan Negara lainnya.

Konsep Perhitungan

Berikut adalah beberapa konsep perhitungan pendapatan nasional :

Produk Domestik Bruto/PDB (Gross Domestic Produk/GDP)

       Jumlah suatu produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestic) selama satu tahun. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP bersifat bruto/kotor.

Produk Nasional Bruto/PNB (Gross National Product/GNP)

        Meliputi nilai-nilai produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk selama satu tahun, termasuk hasil-hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. PNB = PDB + Pendapatan faktor produksi luar negeri – Pembayaran Faktor produksi luar negeri

Produk Nasional Neto (Net National Product/NNP)

        Penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi yang umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. NNP = GNP – Depresiasi

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income/NNI)

        Pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI = NNP – Pajak Langsung (subsidi)

Pendapatan Perseorangan (Personal Income/PI)

        Pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. 

PI = NNI – Laba ditahan – Pembayaran asuransi + Pend. bunga personal + Penerimaan Bukan balas jasa.

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income/DI)

        Pendapatan yang siap untuk membeli barang dan jasa. DI = PI – Pajak Langsung

Pendapatan Nasioanal per Kapita

        Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasional (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara (Indonesia).

Kemiskinan

Definisi Kemiskinan Menurut Beberapa Ahli

Menurut Sallatang (1986)

        Kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.

Menurut Esmara (1986)

      Mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Menurut Basri (1995)

        Kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2000)

        Kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.

Poli (1993)

        Keadaan ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.

        Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin.

        SPECKER (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup beberapa hal yaitu :

1. Kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal,
2. Gangguan dan tingginya risiko kesehatan,
3. Risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya,
4. Kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan
5. Kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial.

Referensi : http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/struktur-produksi-2/

http://ameliaselviani.blogspot.com/2012/05/arti-gdb-sebagai-iindonesiandikator.html

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab4-struktur_produksi_distribusi_pendapatan_dan_kemiskinan.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

http://ikesetiani.wordpress.com/2012/03/26/struktur-produksi-distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/

Read More

Peta Perekonomian Indonesia

Keadaan Geografis Indonesia

        Indonesia terletak di antara 6º LU – 11º LS dan 95º BT – 141º BT, antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, antara benua Asia dan benua Australia, dan pada pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean.Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau (menurut data tahun 2004), sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap, menyebar sekitar khatulistiwa, memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana lebih dari setengah (65%) populasi Indonesia. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia.

        Banyaknya pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkan sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional.

        Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masing banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa.

        Kenyataan kedua adalah bahwa Indonesia hanya mengenal dua musim. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.

        Kenyataan ketiga adalah negara Indonesia kaya akan bahan tambang dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita ‘berani’ ditetapkan sebesar 7,5% (masa Repelita II).

        Kenyataan keempat adalah bahwa wilayah Indonesia menempati posisi yang sangat strategi, terletak diantara dua benua dan dua samudera dengan segala perkembangannya. Sejak sebelum kemerdekaan-pun Indonesia telah menjadi tempat singgah dan transaksi antara kedua benua dan benua-benua lainnya. Dengan letak yang sangat strategi tersebut kita harus dapat memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi, akan singgah dan membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia, yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara serta infrastruktur lainnya.

Mata Pencaharian

Pertanian

        Jenis-jenis pertanian :

• Pertanian rakyat, pertanian yang diselenggarakan oleh rakyat. Hasil utama : padi, jagung, singkong, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan.
• Perkebunan, pertanian yang diselenggarakan oleh negara atau swasta. Menggunakan sistem pengolahan modern dengan produksi besar untuk ekspor. Hasil utama : perkebunan teh, kopra, kelapa sawit.

        Secara garis besar, pertanian memberikan kontribusi yang penting bagi negara antara lain :

• Penyedia bahan pangan.
• Penyedia lapangan kerja.
• Penyedia bahan baku bagi industri.
• Sumber devisa dan penjaga kelestarian lingkungan (konservasi lahan, mencegah banjir, penyedia udara yang sehat).
• Pertanian di Indonesia sangat memungkinkan karena didukung oleh keadaan alam Indonesia yaitu iklim basah dan lembab serta kesuburan tanah.

        Masalah dalam bidang pertanian :

• Petani di Indonesia pada umumnya merupakan petani yang kepemilikan lahannya kurang dari ½ ha, karena itu petani di Indonesia miskin.
• 41,5% tenaga kerja pertanian merupakan anggota keluarga pengagguran.
• Adanya desakan kebutuhan banyak petani yang menggarap lahan marginal di lereng bukit dan gunung sehingga menimbulkan terjadinya lahan kritis dan longsor.

Perikanan

        Secara geografi penyelenggaraan perikanan darat di kolam, sungai, danau sangat potensial karena iklim Indonesia yang basah dan curah hujan yang banyak. Indonesia memiliki selat dan laut yang berada di antara pulau-pulau yang kaya akan perikanan laut.Perikanan air payau di tambak sangat mendukung karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Masalah dalam perikanan Indonesia :

• Petani ikan tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usaha perikanannya.
• Timbulnya pencemaran air sungai, danau, kolam oleh limbah industri dapat menimbulkan kerugian bagi petani ikan.
• Kurangnya modal dalam kepemilikan perahu, menyebabkan perahu nelayan banyak yang kurang layak.
• Rendahnya pendapatan nelayan Indonesia menyebabkan kehidupan nelayan menjadi miskin dan tinggal di tempat kumuh.

Pertambangan dan Kehutanan

        Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan. Indonesia kekurangan tenaga ahli dalam bidang pertambangan atau tidak adanya kesempatan tenaga ahli Indonesia menyebabkan banyak usaha-usaha pertambangan dikontrak pengusaha asing.

        Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. (UU RI No.41 tahun 1999)

Perindustrian dan Pariwisata

     
         Dampak positif industri bagi penduduk Indonesia :

• Memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
• Kemudahan dalam hal penyediaan infrastruktur.
• Membuka lapangan pekerjaan baru.
• Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah.

        Dampak negatif industri bagi penduduk Indonesia :

• Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat polusi dan limbah.
• Limbah industri akan memperburuk kondisi lingkungan dan akan meningkatkan penyakit pada manusia.
• Limbah industri juga dapat mematikan ikan dan plankton dalam sungai.

        Dampak positif aktivitas pariwisata :

• Dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk Indonesia.
• Dari segi sosial, pesatnya perkembangan suatu industri pariwisata akan membawa pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi pengunjung dan wisatawan.
• Meningkatkan devisa negara.

        Dampak negatif aktivitas pariwisata :

• Pencemaran lingkungan.
• Pembangunan fasilitas pariwisata menyebabkan kerusakan alam yaitu meningkatnya potensi longsor dan banjir.
• Dapat memberikan gangguan besar terhadap flora dan fauna di sekitar pembangunan pariwisata tersebut.
• Pengembangan usaha industri, pariwisata, transportasi dan industri jasa sangat potensial dan ekonomis bagi Indonesia karena didukung oleh SDA dengan jumlah penduduk yang besar sebagai tenaga kerja.

Sumber Daya Manusia

            Kita tengok sejarah mengenai pertumbuhan penduduk di Indonesia sebelum Orde Baru, pertumbuhan penduduk di Indonesia masih cukup tinggi lebih kurang 2,8%. Dan setelah pemerintahan Orde baru menyadari bahwa pertumbuhan tersebut harus dikurangi, maka mulai Repelita I sampai dengan Repelita IV, pertumbuhan penduduk kita hanya berkisar antara 2,1% sampai dengan 2,3% dan 1,9% diperkirakan untuk Repelita selanjutnya.

        Sebagai salah satu Negara yang masih berkembang, Indonesia memang menghadapi masalah sumber daya manusia diantaranya :

• Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi.
• Penyebaran yang kurang merata.
• Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masih relatif rendah.

        Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi, dan efisiensi di bidang lainnya. Banyak penduduk akan menambah sumber daya produktif terhadap sumber daya manusia yang belum produktif (anak-anak, manula, pengganguran), yang akibat lanjutnya akan menciptakan masalah-masalah sosial yang cukup rumit. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah :

• Melaksanakan program Keluarga Berencana. Dengan program ini diharapkan laju pertumbuhan akan lebih dapat dikendalikan. Dengan program ini pula pemerintah ingin menjelaskan dan membuka kesadaran bahwa 'banyak anak'akan memberi konsekuensi ekonomis yang lebih berat. Secara tidak langsung program keluarga berencana ini ingin memprioritaskan segi kualitas anak, dibanding segi kuantitas.
• Meningkatkan mutu sumber daya manusia (dengan pendididikan formal maupun informal) yang telah ada, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya.

        Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibat lanjutnya adalah terjadinya ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya. Daerah yang tampak menguntungkan (khusus Pulau Jawa) akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainnya. Akibatnya daerah di luar pulau jawa yang memang telah ketinggalan dari segi ekonomi, menjadi semakin tertinggal.

        Tidak seimbangnya beban penduduk antar daerah itu akan berdampak terpusatnya modal di daerah tertentu saja. Dampak lainnya adalah mengumpulnya tenaga kerja di Pulau Jawa sehingga persaingan tenaga kerja (penawaran) sangat tinggi. Dengan kondisi tersebut bisa dilihat bahwa upah tenaga kerja akan menjadi rendah (sesuai dengan hukum penawaran). Rendahnya tingkat upah akan berakibat timbulnya kesengsaraan dan pengangguran, dan tentu saja masalah kriminalitas akan semakin menggejala. Sebaliknya di luar Pulau Jawa akan terjadi kekurangan tenaga kerja sehingga upah akan tinggi. Hal inilah yang menyebabkan biaya produksi di luar Pulau Jawa sangat tinggi, begitu pula dengan biaya transportasi. Maka secara tidak langsung kondisi ini akan menyebabkan turunnya pertumbuhan Industri dan secara otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah :

• Penyelenggaraan program transmigrasi, sehingga akan jadi pemerataan sumber daya ke daerah-daerah yang masih membutuhkan. Dengan program ini diharapkan para peserta transmigran dapat meninggalkan ketidak produktifan mereka, justru mereka mempunyai kesempatan memperbaiki ekonomi mereka dengan mengembangkan daerah baru yang mereka tempati. Suatu pekerjaan yang tidak mudah, namun juga suatu hal yang tidak mustahil untuk berhasil.
• Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru di daerah-daerah tertinggal. Sehingga penduduk sekitar tidak perlu ke kota atau Pulau jawa untuk bisa bekerja. Dengan demikian arus urbanisasi dari desa ke kota, dari luar pulau Jawa dapat dikurangi. Di dalam GBHN sendiri perluasan dan pemerataan lapangan pekerjaan serta mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya  menyeluruh di semua sektor. Program-program pembangunan sektoral atau regional perlu selalu mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin, sehingga dapat meningkatkan produksi.

        Komposisi penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Akibatnya ada masa tunggu yang semestinya tidak perlu terjadi, karena kebutuhan hidup 'tidak bisa' menerima istilah tunggu. Dengan demikian perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk membekali dan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja muda di Indonesia dengan pendidikan formal maupun informal, dengan ketrampilan dan pengetahuan yang tidak mendesak. Langkah-langkah yang akan dan telah ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah :

• Meninjau kembali sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum, untuk dapat lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sehingga lulusan yang dihasilkan yang siap kerja dan bukannya siap 'latih kembali'.
• Menciptakan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih mendukung.

        Adapun sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal :

• Memperluas lapangan pekerjaan untuk dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.
• Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar melalui latihan ketrampilan untuk berusaha sendiri maupun mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia.
• Membina dan melindungi para pekerja melalui mekanisme hubungan kerja yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 (Hubungan Industrial Pancasila), memperbaiki kondisi-kondisi dan lingkungan kerja agar sehat dan aman serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.
• Meningkatkan peran pasar kerja, agar penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja dapat menunjang kegiatan pembangunan.
• Memperlambat laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja melalui usaha pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari perencanaan tenaga kerja terpadu.

Investasi

        Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan di Indonesia, terkumpulnya modal dan sumber daya sebagai investasi, menduduki peran yang sangat penting. Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran atau biaya rutin pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus-menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah :

• Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri. Untuk menunjang langkah ini perlu diusahakan peningkatan nilai tambah dan kemampuan bersaing dari komoditi-komoditi yang akan diekspor tersebut.
• Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.
• Menciptakan iklim investasi yang menarik aman bagi para penanam modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia.
• Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah, agar mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkatan produktifitas.

Referensi :
http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia
http://putrijulaiha.wordpress.com/2011/04/25/peta-perekonomian-indonesia/
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab3-peta_perekonomian_indonesia.pdf

Read More

Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Strategi Pembangunan

Strategi Pertumbuhan

        Inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah :

• Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Namun akibatnya sering terjadi kepincangan sosial yang semakin tajam antara yang di kota dan yang di desa, antara yang kaya dan yang miskin, dan antar daerah.
• Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle-down-effect) pendistribusian kembali.
• Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
• Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

        Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu. Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang seperti pengangguran massal, kemiskinan struktural dan kepicangan sosial.

Strategi Ketergantungan

        Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :

• Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak luar atau negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain, contohnya : meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.
• Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan "Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development)."

Strategi yang Berwawasan Ruang

        Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih maju atau kaya. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah kaya atau maju dikarenakan kemampuan atau pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash effect). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

        Sasarana dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Untuk itu tiga sasaran pokok perlu diusahakan bersama yaitu membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi

        Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang hendak dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah :

• Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah.
• Akumulasi kapital yang rendah.
• Tingkat pendapatan pada kapital yang rendah.
• Struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.

        Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan pada dasarnya dilandasi oleh keinginan bahwa kemiskinan harus secepat mungkin diatasi. Ketimpangan antar daerah ini disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cenderung hanya diarahkan ke lokasi tertentu dan biasanya bersifat padat modal, selain itu juga disebabkan karena potensi daerah yang berbeda-beda. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan antar daerah adalah :

• Potensi daerah yang berbeda.
• Kebijaksanaan penanaman modal yang berat sebelah.
• Adanya ketimpangan antar daerah.

Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia

        Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitikberatkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.

        Sedangkan pada awal Orde Baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi (Hyper Inflasi). Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkan sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yakni :

• REPELITA I : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
• REPELITA II : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
• REPELITA III : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
• REPELITA IV : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.                 

Perencanaan Pembangunan

       Adapun definisi perencanaan pembangunan, menurut Bintoro Tjokromidjojo, manfaat perencanaan adalah :

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu persyaratan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.
6. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif.
7. Dengan perencanaan, perkembangan ekonom yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan.
8. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.

        Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :

Periode Orde Baru, dibagi dalam :

• Periode 1945 – 1950
• Periode 1951 – 1955
• Periode 1956 – 1960
• Periode 1961 – 1966 

Periode Setelah Orde Baru, dibagi dalam :

• Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan rehabilitasi
• Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74
• Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79
• Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84
• Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89
• Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94

Referensi :
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf
http://nadya-soalagogo.blogspot.com/2012/03/perkembangan-strategi-dan-perencanaan.html

Read More

Sistem Perekonomian Indonesia

Pengertian Sistem

        Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Menurut para ahli, pengertian sistem diartikan sebagai berikut :

• Ludwig Von Bartalanfy, seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan.
• Anatol Raporot, kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.
• L. Ackof, setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.

        Mengacu pada beberapa definisi sistem di atas, dapat juga diartikan, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. 

Perkembangan Sistem Perekonomian

Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)

Adam Smith

        Dasar bekerjanya sistem ini adalah adanya kegiatan "Invisible Hand" atau tangan-tangan yang tidak kelihatan yang dicetuskan oleh ahli ekonomi Adam Smith. Dasar ini berasal dari pada kebebasan. Buku Adam Sith yang berjudul "The Theory of Sentiments" menjadi kerangka moral bagi ide-ide ekonominya (1759). Paham kebebasan ini sejalan dengan pandangan ekonomi kaum klasik, dimana mereka menganut paham "Laissez faire", yang menghendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi, dengan seminim mungkin campur tangan pemerintah.

        Dengan kondisi perekonomian yang semacam itu, pemerintah memiliki tiga tugas yang sangat penting (Suroso, 1993) yakni :

1. Berkewajiban melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara liberal lainnya.
2. Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidak adilan atau penindasan oleh angota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hukum yg dapat diandalkan.
3. Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau saran untuk umum yg tidak dapat dibuat oleh perorangan dikarenakan keuntungan yang didapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya. Dengan perkataan lain di luar itu, kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada swasta.

Karakteristik

• Faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, kewirausahaan) dimiliki dan dikuasai pihak swasta.
• Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi, diserahkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir oleh mekanisme pasar yang berlaku.
• Rangsangan insentif atau umpan balik diberikan dalam bentuk utama materi sebagai sarana memotivasi para pelaku ekonomi.

Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme /  Sosialis)

Karl Max

        Pencetus ide mengenai sistem ekonomi etatisme adalah Karl Max, yang diilhami dengan penderitaan kaum buruh yang terjadi saat itu, sebagai ulah para kaum kapitalis. Dalam sistem ini praktis kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur di bawah kendali negara.

Sistem sosialis sendiri terdiri atas:

Sistem sosialis pasar, dengan karakteristik :

• Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah atau negara.
• Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi dengan dikoordinasi oleh pasar.
• Rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai saran motivasi bagi para pelaku ekonomi.

Sistem sosialis terencana (komunis), dengan karakteristik :

• Faktor faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah atau negara.
• Pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinasi secara terncana.
• Rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi

Sistem Ekonomi Campuran

        Kombinasi "logis" dari ketidak sempurnaan kedua sistem ekonomi di atas (liberalisme dan etatisme). Sistem ini mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem tersebut, diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

Sistem Perekonomian Indonesia

Sejarah perkembangan :

• 1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi)
• 1959-1966 : Sistem ekonomu etatisme (masa demokrasi terpimpin)
• 1966-1998 : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)
• 1998-sekarang : sistem ekoonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal

        Di indonesia kita mengenal sebuah kata demokrasi begitu juga dengan sistem ekonominya, sistem demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan juga mempunyai landasan ekonominya yaitu berlandaskan kepada "UUD 1945 hasil amandemen yang disahkan MPR pada 10-08-2002, yaitu pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4"

Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

        Sejak negara republik indonesia berdiri, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang telah merumuskan perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya beliau mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian indonesia sesuai dengan cita-cita tolong menolong.

        Demikian juga dengan tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumtro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri yang positif diantaranya adalah :

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnanya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
• Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
• Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

        Dengan demikian perekonomian indonesia tidak mengizinkan adanya :

• Free fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dan akibatnya semakin bertambah lebar jurang pemisah si kaya dan si miskin.
• Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja.
• Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.

        Meskipun awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan mungkin "campuran" namun bukan berarti sistem perekonomian libelaris dan etatisme tidak pernah terjadi di indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai masa orde baru.

Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

        Setelah orde baru mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang di inginkan oleh rakyat indonesia. Setelah begitu sulit melalui masa penuh tantangan. Dan pada akhirnya para wakil rakyat kita sepakat kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai yang tercantum dalam UUD 1945. Kegiatan ekonomi selanjutnya didasarkan pada acuan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi pancasila. Dilakukan serangkaian rehabilitasi pada awal orde baru yang ditujukan untuk :

1. Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa faham dan sistem perekonomian yang lama.
2. Menurunkan dana mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi.

Berdasarkan pada sumber yang dapat di percaya tercatat bahwa :

• Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
• Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %
• Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85 %
• Tingkat inflasi tahun 1969 sbesar 9,9 %

      Dari data tersebut menjadi jelas mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA 1) baru dimulai pada tahun 1969

Para Pelaku Ekonomi di Indonesia

Pemerintah (BUMN)
        Pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonom peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

Kegiatan Produksi

        Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk :

• Perjan (Perusahaan Jawatan),
• Perum (Perusahaan Umum), dan
• Persero (Perusahaan Perseroan).

        BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. 

       BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.

Kegiatan Konsumsi

        Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.

Kegiatan Distribusi

        Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya.

        Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.

Pengatur Kegiatan Ekonomi

            Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Swasta (BUMS)

        BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.

        Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing.

Koperasi

        Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Referensi :

http://putrijulaiha.wordpress.com/2011/04/08/sistem-perekonomian-indonesia/

http://aindua.wordpress.com/2011/02/16/sistem-perekonomian-indonesia/

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1sistem_perekonomian_indonesia.pdf

http://www.slideshare.net/edypurnomo60/sistem-ekonomi-liberal-kapitasissosialis-sistem-ekonomi-modern

http://www.idafazz.com/pengertian-sistem.php

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem

Read More

Bisnis Internasional

Hakikat Bisnis Internasional
        Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas – batas suatu Negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional  yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Trade) ada juga yang menyebutnya sebagai Pemasaran Internasional atau International Marketing. Dilain pihak transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain disebut Pemasaran Internasional atau International Marketing. Pemasaran internasional inilah yang biasanya diartikan sebagai Bisnis Internasional , meskipun pada dasarnya ada dua pengertian. Jadi kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi bisnis Internasional yaitu :
1. Perdagangan Internasional (International Trade)
        Proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing Negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains of tride.
        Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada Negara-negara di dunia yang tidak terlibat didalam perdagangan baik perdagangan antar regional, antar kawasan ataupun antar Negara.Perdagangan ini melakukan transaksi jual beli ke luar negeri, kalau kita membeli disebut impor sedangkan kalau kita menjual disebut expor.

Manfaat Perdagangan Internasional

• Saling mendapat petukaran tekhnologi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi
• Menjalin persahabatan
• Dapat membuka lapangan pekerjaan
• Dapat menambah jumlah dan kualitas barang
• Meningkatkan penyebaran sumber daya alam melalui batas Negara.

Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia
        Dampak Positif :

• Saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara, terjalinnya hubungan di antara negara-negara yang melakukan perdagangan, memudahkan suatu negara memenuhi barang-barang kebutuhan yang belum mampu diproduksi sendiri, mengisi kekurangan dari setiap negara, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.
• Meningkatkan produktivitas usaha, kemajuan teknologi modern yang digunakan dalam proses produksi akan meningkat, meningkatkan produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang-barang.
• Mengurangi pengangguran, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dan dibutuhkan oleh perusahaan, membuka kesempatan kerja baru.
• Menambah pendapatan devisa bagi negara, semakin banyak barang yang dijual di negara lain, perolehan devisa bagi negara akan semakin banyak.

        Dampak Negatif :

• Adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak diproduksi dalam negeri.
• Masyarakat menjadi konsumtif, banyaknya barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri menyebabkan semakin banyak barang yang ada di pasar baik dari jumlah, jenis, dan bentuknya.
• Mematikan usaha-usaha kecil, industri yang tidak mampu bersaing tentu akan mengalami kerugian, sehingga akan mematikan usaha produksinya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pengangguran.

2. Pemasaran Internasional (International Marketing)
        Pemasaran Internasional dianggap memiliki peranan penting dalam memberikan jawaban dan antisipasi positif terhadap sejumlah isu global yang dinamis. Pemasaran internasional yang sering disebut sebagai bisnis Internasional ( International Busines ) merupakan keadaan dimana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain , perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dalam hal semacam ini maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor. Dengan masuknya langsung dan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran di negeri asing maka tidak terjadi kegiatan ekspor impor. Produk yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang akan tetapi dapat pula berupa jasa. Transaksi bisnis internasional semacam ini dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :

• Licencing
• Franchising
• Management Contracting
• Marketing in Home Country by Host Country
• Joint Venturing
• Multinational Coporation (MNC)

Alasan Melaksanakan Bisnis Internasional

1. Faktor produksi, terdiri dari tanah (land), tenaga kerja (labour), barang modal (capital) dan manajerial atau keterampilan (skill).
2. Mobilitas, pergerakan faktor produksi dari suatu negara kenegara lain.
3. Batas-batas negara yang berdaulat, menyebabkan perbedaan politik dalam perdagangan misalnya perlindungan tarif terhadap produk hasil industri didalam negara, larangan impor, quota dan blok perdagangan, bea masuk (impor duty) dari suatu negara tidak sama dengan bea impor dari negara lain.
4. Transport cost, meninggikan harga asal pabrik, dimasukkan dalam perhitungan biaya agar harga yang diperoleh untuk komoditi ekspor tersebut tepat.

Konsep Keunggulan Absolut
        Menurut Adam Smith Bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidak unggulan mutlak.Teori absolute advantage ini didasarkan kepada beberapa asumsi pokok antara lain:

• Faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja.
• Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama.
• Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang.
• Biaya transpor ditiadakan.

Konsep Keunggulan Komparatif
        Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya.

Potensi Pasar Internasional
        Ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

• Struktur penduduk
• Daya beli
• Pola konsumsi masyarakat

Tahap-Tahap dalam Memasuki Bisnis Internasional
        Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung risiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun tahap tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut :

1. Ekspor Insidentil, terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing itu.
2. Ekspor Aktif, hubungan bisnis yang rutin dan kontinyu, semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan Internasional tersebut
3. Penjualan Lisensi,  negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima, yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja
4. Franchising, tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja akan tetapi lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya
5. Pemasaran di Luar Negeri, memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang (Host Country) haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negeri asing (Home Country)
6. Produksi dan Pemasaran di Luar Negeri, tahap paling akhir yang paling intensif dalam melibatkan diri pada bisnis internasional selain itu disebut sebagai Total International Business,perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negeri asing itu lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di negeri itu, kemudian menjuaI hasil produksinya itu di negeri itu juga dan bahkan mungkin lalu dijualnya ke negara asing lagi sebagai ekspor dari negeri penerima tersebut

Hambatan Dalam Memasuki Bisnis Internasional
Batasan Perdagangan dan tarif bea masuk
        Pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan baik barang impor maupun ekspor. Dikenakannya tarif/bea masuk yang tinggi bagi barang luar negri, maka akan mengakibatkan harga barang tersebut kalah bersaing dengan harga barang dalam.

Perbedaan bahasa, sosial budaya/cultural
        Bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang vital baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Tanpa komunikasi yang baik maka hubungan bisnis sukar untuk dapat berlangsung dengan Iancar.
        Perbedaan kondisi sosial budaya merupakan suatu masalah yang harus dicermati pula dalam melakukan bisnis internasional. Misalnya saja pemberian warna terhadap suatu produk ataupun bungkusnya harus hati-hati karena warna tertentu yang di suatu negara memiliki arti tertentu di negara lain dapat bermakna yang bertentangan.
        Perbedaan budaya ataupun kebiasaan juga perlu diperhatikan. Misalnya orang Jepang memiliki kebiasaan untuk tidak mau mendekati wanita bila membeli di supermarket , sehingga hal ini membawa konsekuensi bahwa barang – barang yang berupa alat-alat kosmetik pria jangan ditempatkan berdekatan dengan kosmetik wanita , sebab tidak akan didekati oleh pembeli pria.

Hambatan politik, hukum dan perundang-undangan
        Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Sebagai contoh yang ekstrim Amerika melakukan embargo terhadap komoditi perdagangan dengan negara-negara Komunis.
        Ketentuan hukum ataupun perundang-undang yang berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Misalnya negara-negara Arab melarang barang-barang mengandung daging maupun minyak babi. Lebih dan itu undang – undang di negaranya sendiri pun juga dapat membatasi berlangsungnya bisnis Internasional , misalnya Indonesia melarang ekspor kulit mentah ataupun setengah jadi, begitu pula rotan mentah dan setengah jadi dan sebagainya.

Hambatan Operasional
        Transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan tersebut dari negara yang satu ke negara yang lain. Transportasi ini seringkali sukar untuk dilakukan karena antara kedua negara itu belum memiliki jalur pelayaran kapal laut yang reguler. Hal ini akan dapat mengakibatkan bahwa biaya pengangkutan atau ekspedisi kapal laut untuk jalur tersebut akan menjadi sangat mahal. Mahalnya biaya angkut itu dikarenakan selain keadaan bahwa kapal pengangkutnya hanya melayani satu negara itu saja yang biasanya lalu mahal , maka kembalinya kapal tersebut dari negara tujuan itu akan menjadi kosong. Perjalan kapal kosong di samudera luas akan sangat membahayakan bagi keselamatan kapal itu sendiri.

Perusahaan Multinasional (PMN)
         Perusahaan yang berusaha di banyak negara, perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik.
        Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai. PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu yang mereka butuhkan. Perusahaan multinasional pertama muncul pada 1602 yaitu Perusahaan Hindia Timur Belanda yang merupakan saingan berat dari Perusahaan Hindia Timur Britania.

Jenis-Jenis Perusahaan Multinasional

• Coca Cola
• Colgate
• Johnson & Johnson
• IBM
• General Electric
• Mitzubishi Electric
• Toyota
• Philips dari negeri Belanda
• Nestle dari Switzerland
• Unilever dari Belanda dan lnggris
• Bayer dari Jerman
• Basf juga dari Jerman
• Ciba dari Switzerland dan sebagainya.

Sumber : http://vincentkurniadi.blogspot.com/2010/12/tugas-8.html
http://dwisetiati.wordpress.com/2010/12/20/bisnis-internasional/

Read More

Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis

Benturan dengan kepentingan masyarakat

Klasifikasi aspek pendorong tanggung jawab sosial

        Dalam menunaikan tanggung jawab sosial, perusahaan dituntut untuk mengindahkan etika bisnis. Hal – hal pendorong dilaksanakannya etika bisnis :

1.   Dorongan dari pihak luar, dari lingkungan masyarakat.

2.   Dorongan dari dalam bisnis itu sendiri, sisi humanisme pebisnis yang melibatkan rasa, karsa dan karya.

Tanggung Jawab Sosial (Social Respontibility)

        Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja atau suatu usaha bisnis untuk menyeimbangi komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya. Contohnya : bertanggung jawab terhadap investor untuk memaksimalkan profit karyawan, konsumen dan bisnis lain.

Benturan dengan Kepentingan Masyarakat

        Proses produksi sering sekali menyebabkan venturan kepentingan (masyarakat dengan perusahaan). Terjadi pada berbagai tingkat perusahaan (besar, menengah, maupun kecil). Benturan ini terjadi karena kerap kali perusahaan menimbulkan polusi (udara, air limbah, suara bahkan mental kejiwaan).

Dorongan tanggung jawab sosial

        Klasifikasi masalah sosial yang mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial pada sebuah bisnis salah satunya adalah pada Penerapan Manajemen Orientasi Kemanusiaan. Penerapan manajemen akan menimbulkan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara pelaku bisnis dan dari pihak luar. Manfaat tersebut adalah, sebagai berikut :

• Peningkatan modal kerja karyawan yang berakibat membaiknya semangat dan produktivitas kerja.
• Adanya partisipasi bawahan dan timbulnya rasa ikut memiliki sehingga tercipta kondisi manajemen parsitipatif.
• Penurunan absen karyawan yang disebabkan kenyamanan kerja sebagai hasil hubungan kerja yang menyenangkan dan baik.
• Peningkatan mutu produksi yang diakibatkan oleh terbentuknya rasa percaya diri karyawan.
• Kepercayaan konsumen yang meningkat dan merupakan modal dasar bagi perkembangan selanjutnya dari perusahaan.

Etika bisnis

        Merupakan penerapan secara langsung tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Etika pergaulan dalam melaksakan bisnis disebut etika pergaulan bisnis.

Hubungan antara bisnis dengan langganan/konsumen

• Kemasan yang berbeda-beda menyulitkan kosumen untuk membandingkan harga terhadap produk
• Kemasan membuat konsumen tidak dapat mengetahui isi didalamnya, sehingga diperlukan penjelasan tentang isi serta kandungan yang terdapat dalam produk tersebut.
• Promosi, terutama iklan merupakan gangguan etis yang paling utama.
• Pemberian servis dan garansi sebagai bagian dari layanan purna jurnal.

Hubungan dengan karyawan

• Penerimaan (recruitmen)
• Latihan (training)
• Promosi
• Transfer
• Demosi maupun pemberhenti (termination). (semua bentuk hubungan tersebut harus dijalan secara objektif dan jujur)

Hubungan antar bisnis

     Pemberian informasi hubungan yang terjadi diantara perusahaan, baik perusahaan kolega, pesaing, penyalur, grosir maupun distributornya.

Hubungan dengan investor

       Pemberian informasi yang benar terhadap investor maupun calon investor merupakan bentuk hubungan ini. Sehingga dapat menghindari pengambilan keputusan yang keliru.

Hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan

      Hubungan dengan lembaga keuangan, terutama jawatan pajak pada umumnya merupakan hubungan yang bersifat financial, berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan penerapan dan pelaksanaan kepedulian bisnis terhadap lingkungan serta mengikuti etika bisnis. Penerapan etika bisnis adalah maksud dari konsep stakcholder yang berlawan dengan konsep stockholder.

Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial suatu bisnis

Pelaksanaan hubungan industrial pancasila (HIP)

       Sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Dampak lingkungan (AMDAL)

        Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

        Penekanan pada faktor keselamatan pekerja dengan mempergunakan alat-alat yang berfungsi menjaga keselamatan, seperti topi pengaman, masker pelindung maupun yang lainnya.

Perkebunan inti rakyat (PIR)

        Perkebunan Inti Rakyat adalah sistem perkebunan yang melibatkan perkebunan besar milik Negara dan kecil milik masyarakat. Perkebunan besar berfungsi sebagai inti penggerak perkebunan di mana semua bahan bakunya diambil dari perkebunan kecil di sekitarnya.

Sistem bapak angkat dan anak angkat

        System ini melibatkan pengusaha besar yang mengangkat pengusaha kecil atau menengah mitra kerja yang harus mereka bina.

      Pelaksanaan system ini juga banyak membantu kelancaran proses pembangunan bangsa serta keterkaitan industri maupun keterkaitan kepentingan masyarakat banyak. Praktik tersebut sangat mudah dilaksanakan karena diperlukan kesadaran yang tinggi dari pengusaha besar yang harus bersedia membantu perkembangan pengusaha kecil yang sering banyak menimbulkan persoalan bagi pegusaha besar yang menjadi bapak angkat.

Sumber : http://dwisetiati.wordpress.com/2010/12/20/tanggung-jawab-sosial-suatu-bisnis/

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/pengantar-bisnis/tanggung-jawab-sosial-suatu-bisnis

Read More